Predikat informatif yang diraih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu terasa manfaatnya hingga tingkat fakultas selaku PPID Pelaksana dan masyarakat luas. Masyarakat yang mencari informasi tentang layanan, kegiatan, informasi keuangan, atau kebijakan kampus harus dapat menemukannya dengan mudah melalui kanal resmi setiap unit.

Untuk melihat sejauh mana layanan itu berjalan, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama UIN Sunan Kalijaga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana pada Kamis (24/9/2026). Tim dibagi menjadi empat kelompok untuk mengunjungi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta delapan fakultas lainnya selaku PPID Pelaksana.

Dalam kunjungan tersebut, Tim PPID Utama diterima oleh jajaran PPID Pelaksana di masing-masing fakultas, termasuk dekan, wakil dekan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan, kepala bagian, serta anggota tim yang ditugaskan. Pertemuan difokuskan pada pemeriksaan informasi publik yang telah ditampilkan di laman resmi fakultas dan Pascasarjana, dengan mengacu pada isian evaluasi Komisi Informasi Pusat.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa seluruh unit yang dikunjungi telah menindaklanjuti penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Langkah tersebut antara lain terlihat dari ketersediaan surat keputusan PPID Pelaksana, struktur organisasi, dan formulir permohonan informasi publik. Tim juga mengidentifikasi informasi yang sudah tersedia tetapi perlu ditampilkan lebih jelas, serta bagian layanan yang masih dapat disempurnakan.

Ketua PPID Utama UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Mochammad Sodik, mengatakan bahwa monitoring ini merupakan bagian dari kerja bersama untuk menjaga kualitas layanan informasi. Menurut dia, capaian predikat informatif pada tahun sebelumnya perlu diikuti dengan penguatan praktik keterbukaan informasi di setiap unit.

“Monitoring ini menjadi ruang kolaborasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk menyelaraskan penyajian informasi di setiap fakultas. Dengan begitu, informasi publik dapat semakin mudah ditemukan, dipahami, dan dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun khalayak,” ujar Prof. Sodik.

Bagi PPID Utama, penguatan PPID Pelaksana menjadi langkah penting agar masyarakat memperoleh haknya atas informasi publik secara konsisten, siapa pun unit yang mereka tuju. Dengan informasi yang lebih lengkap dan mudah ditemukan, predikat informatif tidak berhenti sebagai capaian penilaian, tetapi hadir dalam pengalaman masyarakat saat mengakses layanan UIN Sunan Kalijaga.

Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 resmi diselenggarakan pada Kamis, 4 Juni 2026, bertempat di Convention Hall Lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif serta berkelanjutan. Mengusung tema “Penguatan Ekosistem Halal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, forum ini mempertemukan 300 peserta yang terdiri dari regulator, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, masyarakat dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga dalam merumuskan gagasan serta rekomendasi pengembangan industri halal Indonesia.

Kegiatan ini digelar sebagai respons atas pesatnya perkembangan ekonomi syariah dan industri halal yang kini menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian global. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan ekosistem halal internasional, mencakup sektor makanan dan minuman halal, modest fashion, wisata halal, industri kreatif, keuangan syariah, hingga gaya hidup halal berbasis digital. Sebagai pusat pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pengembangan komunitas, Yogyakarta dipandang memiliki posisi yang sangat strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor. Kehadiran perguruan tinggi, komunitas kreatif, UMKM, industri halal, serta generasi muda menjadikan forum ini relevan sebagai ruang kolaborasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Bertindak sebagai Keynote Speaker, Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 di Yogyakarta sebagai ruang yang mempertemukan gagasan, keilmuan, dan gerakan nyata dalam membangun peradaban ekonomi syariah Indonesia. Beliau menekankan bahwa Yogyakarta, khususnya UIN Sunan Kalijaga, merupakan ruang perjumpaan yang istimewa antara tradisi keilmuan Timur dan Barat, sehingga sangat tepat menjadi pusat lahirnya gagasan-gagasan baru yang mencerahkan bagi masa depan ekonomi halal nasional. Menurut beliau, Indonesia perlu terus mengembangkan model peradaban halal yang berakar pada kearifan lokal, namun tetap terbuka terhadap dialog peradaban global, sehingga nilai-nilai halal tidak berhenti pada aspek legal-formal semata, melainkan juga menyentuh dimensi akhlak, spiritualitas, dan keberkahan hidup.

Lebih lanjut, Menag menegaskan bahwa konsep halal dalam Islam harus dipahami secara utuh sebagai bagian dari halalan thayyiban mubarakan, yakni sesuatu yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga baik, bersih, menenteramkan, dan membawa keberkahan. Dalam pandangannya, halal bukanlah konsep yang membatasi, melainkan nilai yang membuka jalan bagi kemerdekaan manusia untuk hidup secara lebih utuh, sehat, dan bermartabat. Oleh sebab itu, penguatan ekosistem halal tidak cukup hanya berorientasi pada sertifikasi produk, tetapi harus diiringi dengan pembangunan etos hidup syariah yang mencakup pola konsumsi, perilaku ekonomi, penguatan akhlak, dan kesadaran spiritual masyarakat.

“Menjadi sebuah keniscayaan pentingnya membangun ekoteologi dalam pengembangan industri halal, yaitu kesadaran bahwa relasi manusia dengan ekonomi, alam, dan kehidupan harus berjalan selaras dalam semangat keberlanjutan. Indonesia, menurut beliau, memiliki peluang besar untuk menjadi produsen utama dalam industri halal dunia, bukan sekadar konsumen. Karena itu, perguruan tinggi Islam seperti UIN Sunan Kalijaga perlu tampil sebagai pelopor perubahan yang tidak hanya mencetak lulusan unggul, tetapi juga menghadirkan ekosistem halal yang kuat, modern, dan berakar pada nilai-nilai ilahiah”, tegas Menteri Agama RI.

Dalam sambutannya, CEO Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama RI, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Ibu Gubernur, serta Gubernur DIY yang diwakili oleh Novia Rahmadi, atas kehadiran dan dukungan terhadap terselenggaranya Forum Ekonomi Regional Jawa 2026. Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan inisiatif Kabar Grup sebagai bagian dari komitmen media dalam menghadirkan kontribusi nyata bagi bangsa. Setelah sebelumnya digelar di berbagai daerah seperti Pontianak, Makassar, dan Palembang, kegiatan ini kini hadir di Yogyakarta sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat ekosistem halal nasional.

Menurutnya, forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud partisipasi media dan masyarakat dalam memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi republik. Di tengah berbagai tantangan bangsa yang masih memerlukan pembenahan, forum ini dihadirkan dengan semangat optimisme untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Upi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dan para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Ia menambahkan bahwa penguatan ekonomi sistem halal merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa. Yogyakarta dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki posisi istimewa sebagai salah satu pusat peradaban dan rujukan banyak pihak di Indonesia. Dari Yogyakarta, diharapkan lahir semangat untuk menebarkan nilai-nilai halal dan memperkuat ekonomi umat sebagai jawaban atas berbagai tantangan zaman. Mengakhiri sambutannya, Upi menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara, serta menutup dengan semangat kebersamaan dan harapan agar forum ini membawa manfaat yang luas bagi bangsa dan negara.


Sementara itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 sebagai ruang akademik dan kolaboratif yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem halal nasional. Beliau menegaskan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini, khususnya dalam memperkuat sinergi antara regulasi, industri, keuangan syariah, dan dunia akademik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Rektor menyampaikan bahwa UIN Sunan Kalijaga sebagai perguruan tinggi Islam memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut serta dalam membangun peradaban halal yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh dimensi etika, spiritualitas, dan keberlanjutan sosial. Oleh karena itu, forum seperti ini menjadi sangat penting sebagai wahana dialog, pertukaran gagasan, dan penguatan jejaring kerja sama lintas sektor. Rektor menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum regional Jawa 2026 ini secara khusus dipercayakan kepada FEBI UIN Sunan Kalijaga. “Fakultas ini memiliki perhatian yang kuat terhadap kajian-kajian ekonomi dan bisnis Islam serta industri halal. Selain itu, FEBI juga senantiasa merespons berbagai fenomena ekonomi kontemporer dan berikhtiar memberikan rekomendasi-rekomendasi konstruktif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama pada sektor riil”, ujarnya. Peran tersebut menunjukkan bahwa FEBI menjadi pusat keilmuan dan bagian penting dari ikhtiar akademik dalam menjawab tantangan ekonomi umat dan bangsa.

Beliau juga menekankan bahwa kampus harus hadir sebagai pusat keilmuan yang mampu menjembatani teori dan praktik, sekaligus menjadi motor penggerak lahirnya sumber daya manusia unggul yang siap berkontribusi dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Menurutnya, penyelenggaraan Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 diharapkan dapat menghasilkan diskusi yang konstruktif dan melahirkan langkah-langkah nyata dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan industri halal dunia.

Ditemui di sela-sela panel pertama, Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., selaku Dekan FEBI UIN Sunan Kalijaga, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada fakultasnya sebagai panitia utama forum nasional ini. Menurutnya, amanah tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen FEBI dalam mengembangkan kajian ekonomi dan bisnis Islam, sekaligus memperkuat kontribusi akademik dalam mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia.

Sementara itu, Drs. Noviar Rahmad, M.Si. selaku Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang mewakili Gubernur DIY menyampaikan rasa syukur dapat hadir dalam Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 yang mengangkat tema besar tentang penguatan ekosistem halal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, tema tersebut memiliki makna yang sangat strategis, mengingat halal kini telah menjadi bahasa kepercayaan dalam perekonomian modern. “Nilai halal tidak hanya mencerminkan aspek kehalalan produk, tetapi juga menghadirkan kejujuran, rasa aman, ketenangan, dan kepastian bagi masyarakat serta pelaku ekonomi. Halal telah bergerak menjadi sebuah ekosistem nilai yang memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi”, tuturnya.

Dalam forum tersebut, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang juga turut hadir sebagai Strategic Speaker, menyampaikan pengalaman serta capaian Jawa Timur dalam membangun ekosistem industri halal yang kuat dan terintegrasi. “Jawa Timur telah menempatkan pengembangan halal sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah, terutama melalui penguatan UMKM halal, industri makanan dan minuman, produk fesyen muslim, serta perluasan literasi dan sertifikasi halal di tengah masyarakat. Keberhasilan ekosistem halal dapat diukur dari banyaknya produk tersertifikasi dan sejauh mana nilai-nilai halal terinternalisasi dalam rantai produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran”, ujarnya.


Lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa pengalaman daerahnya menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan komunitas masyarakat dalam menciptakan ekosistem halal yang berdaya saing. Melalui sinergi tersebut, Jawa Timur berhasil mendorong tumbuhnya industri halal yang tidak hanya memperkuat perekonomian daerah, tetapi juga membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan model pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia dalam mempercepat pembangunan ekosistem halal nasional.

Melalui dua sesi panel diskusi, Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 menghadirkan sejumlah narasumber dan panelis yang memperkuat pembahasan dari berbagai sudut pandang. Pada sesi pertama dan kedua, forum ini diisi oleh Roy Renwarin, CWP., CWS. selaku Managing Director ETHOS; Dr. Muhammad Ghofur Wibowo, S.E., M.Sc. selaku pakar dan dosen FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Dr. Imelda Fajriati, M.Si. selaku Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga; Eka Sastra selaku Sekretaris Jenderal B57+; Muhammad Syaifuddin selaku Praktisi BSI Yogyakarta; serta Mukti Hendrayatno selaku Chairman Etawalin. Kehadiran para narasumber tersebut diharapkan memperkaya diskusi dengan perspektif yang komprehensif, mulai dari dunia usaha, akademisi, jejaring bisnis global, hingga penguatan ekosistem halal dan pemberdayaan ekonomi umat.

Adapun jalannya diskusi dipandu oleh dua moderator, yakni Memet Toto, S.Kom., selaku Wakil Ketua Umum Gradasi, dan Cacik Gunarti, selaku Direktur Kabarjawa.com. Keduanya berperan mengarahkan diskusi agar tetap dinamis, substantif, dan menghasilkan gagasan-gagasan strategis yang dapat menjadi rekomendasi bagi pengembangan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia. Seremoni pembukaan Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 dipandu oleh Master of Ceremony (MC), Ibu Nurul Mar'ati S, S.T., M.M., selaku Staf Admisi UIN Sunan Kalijaga. Dengan pembawaan yang tertib dan komunikatif, beliau mengarahkan jalannya acara pembukaan sehingga berlangsung khidmat, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Kehadiran MC dalam seremoni pembukaan turut memperkuat kesan profesional sekaligus hangat pada forum berskala regional ini.

Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS) sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 14–16 Juni 2026 di Yogyakarta. Kegiatan yang diikuti oleh para dekan, wakil dekan, ketua program studi, dan pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini menjadi forum strategis untuk merumuskan arah pengembangan pendidikan ekonomi dan bisnis Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, perkembangan teknologi, serta kebutuhan industri.

Mengusung semangat kolaborasi dan transformasi, Rakernas AFEBIS 2026 menjadi ruang konsolidasi nasional bagi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan ekonomi dan bisnis Islam. Berbagai isu strategis dibahas secara komprehensif, mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan peran perguruan tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan di bidang ekonomi syariah. Salah satu sesi utama diisi oleh Prof. Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc., anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Hubungan Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam paparannya, Prof. Anggito menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi ekonomi syariah Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pangsa industri keuangan syariah nasional masih relatif kecil dibandingkan potensi yang dimiliki.

Menurut Prof. Anggito, kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks yang perlu segera diatasi melalui penguatan pendidikan, riset, inovasi, dan peningkatan literasi ekonomi syariah. Perguruan tinggi, khususnya FEBI, dinilai memiliki peran sentral dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menghadirkan solusi bagi pengembangan industri halal, keuangan syariah, serta pemberdayaan ekonomi umat.

Selain pembahasan isu-isu akademik dan strategis, Rakernas AFEBIS 2026 juga menjadi momentum penting dalam penguatan organisasi. Pada kesempatan tersebut, Dekan FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum AFEBIS periode 2026–2028. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa AFEBIS semakin progresif dalam memperkuat jejaring antarperguruan tinggi serta memperluas kontribusi pendidikan ekonomi dan bisnis Islam terhadap pembangunan nasional.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta Rakernas berhasil merumuskan berbagai rekomendasi strategis yang akan menjadi pijakan AFEBIS dalam beberapa tahun mendatang. Beberapa agenda prioritas yang disepakati antara lain penguatan kurikulum yang adaptif terhadap era digital, peningkatan kolaborasi riset dan publikasi internasional, pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan syariah.

Sebagai tuan rumah penyelenggara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari upaya penguatan pendidikan ekonomi dan bisnis Islam yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global. Rakernas AFEBIS 2026 diharapkan menjadi titik lahirnya berbagai langkah konkret dalam memperkuat posisi ekonomi syariah Indonesia sekaligus menjawab tantangan dan peluang di masa depan.

Melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi yang terbangun selama Rakernas, AFEBIS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah strategis dalam mengembangkan pendidikan ekonomi dan bisnis Islam yang berkualitas, relevan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi syariah Indonesia yang berkelanjutan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Selasa, 9 September 2025, pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung PAU. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) serta tim Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Agenda rapat difokuskan pada pengisian instrumen penilaian melalui laman resmi Komisi Informasi, https://e-monev.komisiinformasi.go.id. Instrumen tersebut menjadi acuan dalam menilai kepatuhan dan akuntabilitas badan publik dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Biro AUK, Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A., menuturkan bahwa meskipun tahun ini merupakan pengalaman pertama UIN Sunan Kalijaga mengikuti penilaian E-Monev KIP, universitas telah memiliki perangkat pendukung yang memadai. Harapannya, data dan layanan informasi dapat disajikan secara optimal dan menarik, sehingga memperkuat citra positif UIN Sunan Kalijaga di hadapan publik.

Sebagai tindak lanjut, rapat ini juga menyepakati pembagian tugas tim dalam penyusunan dokumen dan publikasi informasi. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh persiapan berjalan terarah dan sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.